Bali, 9 Agustus 2022 – Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Development Programme (UNDP), hari ini meluncurkan Laporan Kerangka Kerja Pembiayaan Nasional Terintegrasi/Integrated National Financing Framework (INFF) , sebuah strategi pembiayaan penting yang dapat mempercepat pencapaian Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Laporan INFF akan memberikan strategi holistik untuk menjembatani kesenjangan pendanaan SDGs dan membuka peluang pembiayaan baru melalui kemitraan publik dan swasta.

“Pembiayaan besar diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan saat ini,” disampaikan oleh Bapak Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa saat peluncuran, di sela-sela pertemuan G20 Development Working Group (DWG) ketiga di Bali, Indonesia.

“Kebutuhan akan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk membiayai pemulihan dan pembangunan berkelanjutan jangka menengah hingga panjang sekarang lebih besar dari sebelumnya,” tambahnya.

Peluncuran INFF Assessment hadir pada saat yang tepat karena Indonesia saat ini sedang memimpin Presidensi G20 yang terdiri dari negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Indonesia merupakan salah satu dari 86 negara yang mengembangkan INFF dan salah satu dari 40 negara yang akan menerapkan strategi pembiayaan terintegrasi. Dengan mengembangkan INFF, negara-negara mendorong lebih dari 250 reformasi yang dirancang untuk memobilisasi dan menyelaraskan pembiayaan publik dan swasta dengan prioritas pembangunan berkelanjutan nasional, SDGs dan Perjanjian Paris.

Laporan INFF memetakan skema pembiayaan yang tersedia di Indonesia, menguraikan kebutuhan pembiayaan SDGs, serta potensi pembiayaan publik maupun swasta, baik domestik maupun internasional.

Negara-negara saat ini mengembangkan INFF dengan dukungan dari banyak mitra pembangunan, termasuk melalui INFF Facility yang baru diluncurkan pada April 2022 oleh UNDP, UN DESA, OECD, UE, dan Pemerintah Italia dan Swedia. Pada tahun 2021, G20 secara resmi mengesahkan INFF dan membentuk kerangka kerja untuk dukungan sukarela terhadap implementasi INFF secara global.

Di sela-sela pertemuan DWG G20, Kanni Wignaraja, Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, menggarisbawahi pentingnya fasilitas tersebut sebagai sarana utama untuk mendorong dukungan G20.

Ibu Kanni Wignaraja juga menyoroti komitmen Indonesia untuk memanfaatkan sumber pembiayaan baru dan inovatif untuk SDGs.

“Indonesia juga menghasilkan lebih dari 500 juta dolar dalam pembiayaan baru tahun lalu dengan SDG Bonds pertamanya. Dengan sukuk tematik ini, Indonesia telah menunjukkan bagaimana Investasi swasta dan publik dapat dan harus digabungkan untuk mencapai pembangunan rendah karbon," katanya.

Indonesia telah menjadi pemimpin dalam pembiayaan inovatif: Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerbitkan Sukuk Hijau, obligasi syariah yang dirancang untuk membiayai investasi hijau, dan baru-baru ini menerbitkan SDGs Bond pertamanya.

Laporan INFF memberikan intelijen pasar yang menunjukkan sepuluh peluang investasi SDGs, termasuk bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, makanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Laporan INFF disusun berdasarkan serangkaian dialog pembiayaan, yang melibatkan pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga pemerintah, serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, organisasi filantropi, dan mitra pembangunan. Dialog tersebut menghasilkan strategi pembiayaan yang mengidentifikasi opsi kebijakan paling optimal dan instrumen pembiayaan inovatif, seperti pembiayaan campuran (blended finance) dan investasi berdampak (impact investing), untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan SDGs. Hal ini telah meletakkan dasar yang kuat untuk kolaborasi yang lebih luas pada isu-isu yang terkait dengan pembiayaan SDGs di masa depan.

Pada acara tersebut, UNDP mempresentasikan INFF Sustainable Investment Stocktake, yang menganalisa metode inovatif yang digunakan beberapa negara dalam mengembangkan INFF untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini akan digunakan sebagai masukan untuk diskusi DWG tentang Prinsip G20 untuk Blended Finance dan pembiayaan swasta di negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.

***

Kontak Pers

Kamal Salehin, Communication and Strategic and Engagement Specialist, IFL, kamal.salehin@undp.org

Tomi Soetjipto, Communication Specialist, UNDP Indonesia, suryo.tomi@undp.org